Sedangkan terkait perizinan, Kepesertaan UMKM, perusahaan besar, bahkan penganggaran tenaga rentan di APBD 2023, akan menjadi fokus Bidang Ketenagakerjan.
Dialog kedua pimpinan instansi, juga pada aturan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan, untuk dapat diterapkan di lapangan.
“Harus punya target. Pemkab tidak bisa sendirian menargetkan.
Elfin menyayangkan, bahwa APBD 2023 sudah Paripurna dan telah diketok di Dewan.“Informasi ini sangat terlambat. Namun nanti kita lihat di perubahan APBD 2023, kemungkinan penambahan kuota bagi tenaga rentan,” katanya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padangsidimpuan Dr Sanco Simanullang mengapresiasi kepemimpinan Bupati Bakhtir Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul, lantaran telah menampung iuran bagi 10.000 tenaga kerja rentan tahun 2022.“Langkah itu termasuk prestasi besar, kendati masih terdapat sebanyak 114. 000 pekerja rentan lagi yang belum dicover. Kami berharap dalam rencana jangka panjang penganggaran pemerintah Tapanuli Tengah mendapat perhatian khusus, baik secara bertahap maupun langkah strategis lainnya,” pinta Sanco.
“Kalau Sibolga, ada 2 Perda, Perda Jamsostek dan Perda Sankem (Santunan Kematian). Di Sibolga, kalau warga meninggal dunia dapat santunan Rp 1 juta dari Pemkot. Dengan adanya Perda Sankem yang baru, kematian warga khususnya pekerja akan ditingkatkan jadi Rp 42 juta sesuai aturan Jamsostek,” tutur Sanco.
Kepala BP Jamsostek Sibolga Boy Citra Lumban Tobing melaporkan, berdasarkan data yang masuk, dari 10.000 tenaga kerja rentan yang sudah dianggarkan pada APBD 2022, baru 8.500 orang yang telah diinput dan menjadi peserta.
“Sudah dibayarkan 8.500, masih kurang 1.500 data lagi. Jadi karena kekurangan data, termasuk ada pengurangan honorer,” jelas Boy.
Adapun elemen masyarakat yang dilindungi dari 10.000 orang di antaranya, tenaga honorer, perangkat desa, tokoh agama, nelayan, petani dan pekerja rentan lainnya.
