LUMAJANG, Bina TV – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah di dua kabupaten, Lumajang (Jawa Timur) dan Blora (Jawa Tengah), menuai sorotan akibat sejumlah masalah. Di Lumajang, orang tua protes karena lauk yang diberikan kepada siswa adalah sosis kemasan seharga Rp1.000 yang dinilai tidak sehat. Sementara di Blora, DPRD setempat mempertanyakan keterlibatan TNI dalam program ini serta temuan makanan basi yang didistribusikan ke pelajar.
Keluhan Orang Tua di Lumajang: “Katanya Bergizi, Kok Pakai Sosis Rp 1.000?”
Sejumlah wali siswa di Lumajang mengeluhkan kualitas menu MBG. Susiati, salah satu orang tua, menyayangkan pemberian sosis kemasan murah sebagai lauk.
“Anak-anak saya saja saya larang jajan sosis seperti itu di warung. Katanya program makan bergizi, tapi kok pakai sosis harga seribuan?” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Keluahan lain datang dari Khusnul Khotimah, yang menyebut makanan kerap tidak dimasak matang dan terasa hambar.
“Kadang kurang matang, anak-anak ngeluh rasanya tidak enak. Tapi mungkin karena terburu-buru,” katanya.
Meski demikian, sebagian siswa tetap membawa pulang makanan tersebut, walau hanya memilih bagian yang disukai.
Respons Pemerintah Lumajang
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, telah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyesuaikan menu dengan selera anak.
“Dapur harus mendengarkan anak. Misalnya, kalau mereka tidak suka tertentu, diganti dengan ayam atau yang lain,” pesannya.
Sorotan DPRD Blora: TNI Urus Makanan, Dinkes Tidak Dilibatkan
Sementara itu, di Blora, program MBG menjadi bahan pembahasan serius di DPRD. Subroto, Ketua Komisi D DPRD Blora dari PDIP, mempertanyakan mengapa TNI (Kodim/Koramil) justru menjadi pelaksana teknis, sementara dinas terkait seperti Dinas Kesehatan tidak dilibatkan.
“Tugas TNI kan perang, kok malah sibuk urus makanan? Dinas Kesehatan pun tidak tahu spesifikasi gizinya,” tegas Subroto dalam rapat dengan SPPG dan Dinas Pendidikan, Kamis (18/9/2025).
Ia juga menyoroti dugaan makanan basi dan minimnya gizi pada menu yang dibagikan.
“Menu sangat minimalis, bahkan ada yang basi sampai tidak dimakan anak. Ini uang rakyat, harus diawasi!”
Kuota MBG di Blora
Saat ini, dari 73 dapur SPPG yang direncanakan, baru 48 yang beroperasi, melayani 126.632 penerima manfaat.
Bantahan Dandim Blora: “TNI Memang Bertugas Membina Wilayah”
Menanggapi hal tersebut, Letkol Inf Agung Cahyono, Dandim 0721/Blora, membenarkan keterlibatan TNI.
“Tugas TNI tidak hanya perang, tetapi juga operasi militer selain perang, termasuk penguasaan wilayah dan pemberdayaan. Babinsa wajib memantau program seperti MBG,” jelasnya, Senin (22/9/2025).
Ia menegaskan, keterlibatan TNI adalah bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.
#MBG #MakanBergizi #Lumajang #Blora #SorotanMBG #DPRDBlora #TNI #BinaTV