Bina TV – Tapanuli Tengah, Sumut
Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapteng, Kamis (23/10/2025). Para tenaga kesehatan yang tergabung dalam Tenaga Kerja Sukarela (TKS) itu menuntut kejelasan nasib mereka kepada Bupati Tapteng, Masinto, agar segera memutuskan status kerja mereka yang hingga kini belum jelas meski telah mengabdi bertahun-tahun.
Tuntutan: Kepastian Nasib dan Pengangkatan PPPK
Dalam aksi yang berlangsung di Pandan tersebut, para peserta membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan “Kami Sudah Belasan Tahun Mengabdi, Tolong Jangan Abaikan Kami” dan “Kami Hanya Minta Kepastian”.
Mereka meminta Bupati Masinto segera mengambil keputusan tegas terkait kelanjutan status kerja tenaga kesehatan honorer dan TKS di Tapteng, serta memperjuangkan agar mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu perwakilan tenaga kesehatan, Siti Rahma, mengaku telah mengabdi selama 17 tahun sebagai perawat di salah satu puskesmas, namun hingga kini belum juga mendapatkan status yang jelas.
“Kami sudah lama mengabdi. Kami ikut program vaksinasi, melayani masyarakat di pelosok, tapi nasib kami belum juga pasti. Kami hanya ingin Pak Bupati Masinto memperhatikan dan memutuskan nasib kami,” ujarnya saat berorasi di depan kantor bupati.
Aksi Damai, Dikoordinasi dengan Ketat
Aksi berlangsung damai dengan pengamanan dari Polres Tapanuli Tengah dan Satpol PP. Para tenaga kesehatan berkumpul sejak pagi, melakukan long march dari halaman Kantor Dinas Kesehatan menuju Kantor Bupati. Mereka kemudian duduk bersama di pelataran kantor sambil menyampaikan aspirasi melalui orasi bergantian.
Beberapa perwakilan massa diterima langsung oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Perwakilan tenaga kesehatan menyerahkan surat tuntutan resmi berisi tiga poin utama:
- Meminta Bupati Masinto segera memberikan keputusan terkait status TKS dan tenaga kesehatan honorer.
- Memohon pengangkatan menjadi PPPK sesuai masa kerja dan kebutuhan formasi di Dinas Kesehatan.
- Menuntut keadilan dan perlakuan setara bagi tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi.
Respons Pemerintah Kabupaten Tapteng
Dalam tanggapannya, Bupati Tapteng Masinto melalui perwakilan dari Sekretariat Daerah menyampaikan bahwa aspirasi tenaga kesehatan akan segera dibahas bersama Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Pemerintah memahami tuntutan para tenaga kesehatan. Aspirasi ini akan dibawa ke rapat bersama Bupati untuk menentukan langkah terbaik. Prinsipnya, pemerintah tidak akan menutup mata terhadap jasa para tenaga kesehatan yang sudah mengabdi lama,” ujar perwakilan Pemkab Tapteng di hadapan massa.
Pihak DPRD Tapteng juga turut hadir menerima aspirasi dan berjanji akan mengawal proses tersebut hingga ada keputusan konkret dari Bupati Masinto.
Latar Belakang Masalah
Persoalan status tenaga kesehatan di Tapteng telah berlarut-larut selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka bekerja secara sukarela atau menerima insentif kecil dari puskesmas dan rumah sakit daerah.
Meski sudah berpengalaman dan berperan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, status kerja mereka belum masuk dalam sistem kepegawaian tetap maupun PPPK.
Sebagian besar tenaga kesehatan yang ikut aksi mengaku merasa khawatir dengan kebijakan baru pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer. Mereka berharap Masinto sebagai Bupati dapat memperjuangkan nasib mereka di tingkat provinsi maupun pusat.
Harapan Para Tenaga Kesehatan
Aksi diakhiri dengan doa bersama di depan Kantor Bupati. Para tenaga kesehatan berharap agar pemerintah daerah tidak menunda keputusan lebih lama.
“Kami mohon Pak Bupati Masinto jangan hanya janji. Kami butuh kepastian, kami ingin tetap bekerja melayani masyarakat tanpa rasa takut kehilangan pekerjaan,” ungkap salah satu peserta aksi.
