Cibitung, Bina TV –
Polemik terbatasnya daya tampung peserta didik baru di SMP Negeri 7 Cibitung terus berlanjut. Setelah melakukan aksi damai dan menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi, warga Desa Muktiwari kembali mendatangi sekolah tersebut, bahkan melakukan penyegelan sementara pintu gerbang sebagai bentuk protes atas belum tertampungnya sejumlah calon siswa.
Aksi yang berlangsung kondusif itu mendapat pendampingan dari
Pemerintah Desa Muktiwari yang diwakili Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Mulyadi, BPD Desa Muktiwari terpilih Anen Cerdik Parwoto (ACP), Widi Dwi , Abdul Acim, Koordinator Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Sutarno, Karang Taruna, para Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat. Rabu (8 Juli 2026).
Warga menuntut agar anak-anak mereka dapat bersekolah di SMP Negeri 7 Cibitung yang lokasinya paling dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut warga, keterbatasan kuota tidak seharusnya menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di sekolah negeri.
Perwakilan masyarakat kemudian diterima langsung oleh Kepala SMP Negeri 7 Cibitung, Dra. Susilowati, M.M. Dalam dialog tersebut, pihak sekolah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, sekolah hanya mampu menerima tambahan 15 siswa.
Menurut pihak sekolah, keterbatasan ruang kelas dan minimnya jumlah tenaga pendidik menjadi alasan belum memungkinkan dibukanya rombongan belajar (rombel) baru dalam jumlah lebih banyak.
Kaur Kesra Desa Muktiwari, Mulyadi, mengatakan pemerintah desa hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu proses belajar mengajar.
“Kami memahami kondisi sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Namun kami juga berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi karena pendidikan merupakan hak dasar setiap anak,” ujarnya.
Sementara itu, BPD Desa Muktiwari terpilih Anen Cerdik Parwoto (ACP) menegaskan bahwa aksi warga bukan ditujukan kepada pihak sekolah, melainkan sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah agar segera menambah kapasitas sekolah.
“Kami menghargai keterbukaan pihak sekolah. Persoalan utamanya bukan di sekolah, melainkan kebutuhan ruang belajar yang sudah tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD setiap tahunnya. Pemerintah harus segera menambah rombel agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah,” kata ACP.
Koordinator LAMI, Sutarno, menegaskan perjuangan warga akan terus dilakukan hingga seluruh calon peserta didik memperoleh kepastian.
Menurutnya, keputusan sekolah yang hanya mampu menerima tambahan 15 siswa belum menjawab kebutuhan masyarakat Desa Muktiwari.
“Kami menghormati keputusan pihak sekolah karena memang terkendala ruang kelas dan tenaga pendidik. Namun perjuangan masyarakat belum selesai. Masih banyak anak yang belum mendapatkan sekolah. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada penyelesaian yang nyata,” ujarnya.
Sutarno mengatakan, apabila Pemerintah Kabupaten Bekasi belum juga memberikan solusi yang mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik, pihaknya bersama masyarakat akan membawa persoalan tersebut ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami berencana menghadap langsung Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk menyampaikan kondisi yang dialami warga Desa Muktiwari. Kami berharap beliau dapat membantu mencarikan jalan penyelesaian melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dinas Pendidikan,” tegas Sutarno.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mendorong penambahan rombongan belajar (rombel), ruang kelas baru, maupun penambahan tenaga pendidik agar seluruh anak yang belum tertampung dapat diterima di SMP Negeri 7 Cibitung.
“Harapan kami sederhana, jangan ada anak yang putus harapan hanya karena tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. Kami akan meminta kepada Kang Dedi Mulyadi agar mendukung penambahan rombel dan ruang kelas sehingga semua anak bisa sekolah di wilayahnya sendiri,” tambahnya.
Hingga aksi berakhir, situasi tetap berlangsung aman dan kondusif. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan keterbatasan daya tampung sekolah tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru. Mereka menegaskan akan terus mengawal aspirasi tersebut hingga seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mengenyam pendidikan (Horas N)
