BINA TV, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Ketua Kaesang Pangarep mengambil langkah strategis dengan menunjuk Sahat Martin Philip Sinurat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PSI Sumatera Utara. Penunjukkan ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP PSI Nomor 857/SK/DPP/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni pada 26 November 2025.
Pengangkatan Sahat Sinurat yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ideologi DPP PSI ini bertujuan memastikan efektivitas organisasi dan konsolidasi partai di level provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas internal PSI Sumut sembari mempersiapkan struktur kepengurusan definitif sesuai mekanisme partai.
LATAR BELAKANG
Penunjukkan Sahat Sinurat sebagai Plt juga mencabut Surat Keputusan DPP PSI sebelumnya bernomor 333/SK/DPP/2025. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian strategi dan penegasan garis kebijakan partai di tingkat regional.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Sebagai Plt Ketua DPW PSI Sumut, Sahat Sinurat diberi mandat untuk:
1. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan partai di wilayah Sumatera Utara
2. Melakukan konsolidasi organisasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota
3. Memastikan seluruh kebijakan dan program partai berjalan sesuai dengan arahan DPP PSI
4. Mempersiapkan landasan bagi pembentukan struktur kepengurusan definitif
REAKSI DAN HARAPAN
Meskipun DPP PSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait durasi masa tugas ini, penunjukkan Sahat Sinurat diharapkan dapat memberikan energi baru bagi kader PSI di Sumatera Utara. Langkah ini juga dipandang sebagai bentuk perhatian khusus Kaesang Pangarep terhadap penguatan basis partai di daerah. Ericson Maharaja sebagai Plt. Ketua DPD PSI Kab. Tapanuli Tengah menyambut baik penunjukan ini dan yakin PSI di Sumatera Utara akan semakin maju dan mendapat tempat di hati masyarakat.
Sebagai Plt Ketua PSI Sumut, Sahat Martin Philip Sinurat yang juga merupakan Ketua Bidang Ideologi Partai DPP PSI bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan wilayah serta melakukan konsolidasi organisasi untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota hingga adanya penetapan struktur definitif sesuai mekanisme partai. red
