Jakarta, BinaTV — Masyarakat Indonesia mendapatkan sedikit kelegaan setelah data terbaru menunjukkan bahwa beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun non-subsidi di wilayah nasional masih menunjukkan kestabilan harga hingga akhir Oktober 2025.
Rincian Harga Terbaru & Kondisi Stabil
Menurut laporan, untuk produk BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap dipatok pada harga Rp 10.000 per liter. Sementara produk non-subsidi mengalami sedikit penyesuaian atau tetap pada level sebelumnya. Contohnya:
- Produk Pertamax di wilayah Jawa-Bali dan DKI Jakarta tercatat masih sekitar Rp 12.200 per liter.
- Sementara produk lainnya seperti Pertamax Turbo atau Dexlite juga hanya mengalami sedikit perubahan atau stabil
Faktor Penyebab Kelangsungan Stabilitas
Beberapa faktor yang mendorong kondisi stabil ini antara lain:
- Kebijakan pemerintah dan operator BBM, yakni PT Pertamina (Persero), yang telah menetapkan harga baru per 1 Oktober 2025 dengan mempertimbangkan kondisi minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, dan beban fiskal subsidi.
- Komitmen agar BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar tidak mengalami kenaikan untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Pasar yang belum menunjukkan lonjakan mendadak pada harga minyak global atau gangguan distribusi domestik yang signifikan.
Dampak bagi Konsumen dan Ekonomi Domestik
- Konsumen kendaraan bermotor dan usaha kecil dapat sedikit bernapas lega karena biaya operasional bahan bakar belum melonjak drastis.
- Stabilitas BBM membantu menghindari tekanan inflasi langsung dari sisi transportasi dan distribusi barang.
- Namun, pihak ekonomi mendorong agar pemerintah tetap waspada terhadap potensi tekanan biaya produksi (termasuk bahan bakar) di masa mendatang.
Catatan & Hati-Hati yang Perlu Diperhatikan
- “Stabil” bukan berarti harga tidak akan berubah—perusahaan BBM dan regulator tetap melakukan evaluasi berkala tiap bulan atau setiap saat ketika kondisi pasar berubah.
- Meskipun harga subsidi stabil, produk non-subsidi tetap rentan terhadap fluktuasi internasional.
- Bagi wilayah Kalimantan Selatan atau daerah luar Jawa lainnya, masih ada informasi bahwa harga sedikit berbeda (lebih tinggi) untuk produk non-subsidi.
