Bekasi Bina TV, –
Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menggelar Festival Aspirasi bertajuk “Dari Dapur ke Masa Depan” terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin (20/04/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah penyerapan aspirasi sekaligus sosialisasi program MBG yang tengah digencarkan pemerintah pusat. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelaku usaha, tenaga pendidik hingga warga, dilibatkan untuk memberikan masukan langsung terkait implementasi program di lapangan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, menjelaskan bahwa kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI bertujuan menjembatani persoalan yang muncul di masyarakat.
“Fungsinya menerima aspirasi, atau kami turun langsung ke daerah untuk mencari persoalan yang ada di masyarakat. Hari ini kita di Bekasi angkat soal dapur SPPG karena banyak masukan-masukan dari masyarakat. Saya undang deputi BGN, saya undang juga pemerintahan daerah,” ujar Obon Tabroni kepada wartawan.
Ia mengungkapkan masih adanya ketidaksinkronan antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Karena ternyata kan tadi informasinya belum klop antara pemerintahan daerah dengan BGN. Ya selesai pertemuan ini, mereka sudah dapat SK, silakan tindak lanjutnya,” katanya.
Menurutnya, sejumlah dapur bahkan harus ditutup karena belum memenuhi standar, baik dari sisi pengelolaan limbah maupun manajemen.
“Ada dapur yang harus ditutup karena belum sesuai standar, baik dari sisi pengolahan limbah maupun manajemen. Ini yang kita fasilitasi agar ada solusi bersama,” tegasnya.
Obon menekankan bahwa tema “Dari Dapur ke Masa Depan” memiliki makna strategis. Persoalan dapur, kata dia, bukan hanya soal hari ini, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas generasi mendatang.
“Pertama, ya kalau bicara secara umum hari ini angka stunting di Indonesia kan tinggi yang kedua, rata-rata IQ orang Indonesia juga kan dibanding negara lain jauh banget. Jadi masalah dapur bukan masalah hari ini, tapi masalah masa depan bangsa ke depan,” tegasnya.
Obon menambahkan pentingnya pembenahan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar ke depan lebih berkualitas dan sesuai standar. Berdasarkan data BGN, sekitar 300 dapur di Jawa Barat telah ditutup karena tidak memenuhi standar.
“Kita dengar dari BGN ada perbaikan-perbaikan, makanya keren tuh di Jawa Barat ada 300 dapur yang ditutup karena tidak sesuai dengan aturan dari dapur tersebut,” ujarnya.
Obon juga menilai berbagai persoalan yang ditemukan umumnya berkaitan dengan pengelolaan limbah serta manajemen dapur yang belum memenuhi standar.
“Hal-hal seperti pengolahan limbah dan manajemen dapur ini harus terus diperbaiki. Laporan dari masyarakat juga harus ditindaklanjuti,” katanya.
Lebih lanjut, Obon menyatakan berbagai persoalan sebenarnya sudah banyak masuk ke pemerintah daerah. Namun, diperlukan langkah konkret dan koordinasi yang lebih kuat untuk menindaklanjutinya. Ia pun mengusulkan evaluasi rutin setiap dua hingga tiga bulan guna memastikan program berjalan optimal.
“Ya intinya hari ini bahwa banyak saya yakin masalah masuk ke Pemda. Tapi Pemda mau ngapain? Nah hari ini ada deputi, silahkan nanti ke depannya. Saya tawarin apa rapat, tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali evaluasi terus,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta kebutuhan daerah agar kebijakan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memaparkan, Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk sekitar 3,46 juta jiwa menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan gizi. Program MBG menjadi intervensi strategis yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Hingga 19 April 2026, program MBG telah menjangkau 453.594 anak dari jenjang PAUD hingga SMP. Selain itu, program juga menyasar 10.370 ibu hamil, 19.891 ibu menyusui, dan 64.393 balita.
“Intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi berkualitas,” tegasnya.
Dari sisi kelembagaan, saat ini telah terbentuk 282 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 23 kecamatan dan 90 desa, dengan 92 di antaranya telah bersertifikasi standar laik higiene sanitasi (SLHS). Kabupaten Bekasi juga mencatat nol kasus keracunan makanan.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti pemenuhan standar sanitasi, rantai pasok bahan baku, pengelolaan limbah, serta penguatan koordinasi di tingkat desa dan kecamatan.
Endin jug mendorong adanya percepatan regulasi dan dukungan dari DPR RI untuk memperkuat implementasi program, termasuk perluasan penerima manfaat dan penguatan distribusi pangan berbasis potensi lokal.
“Program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mendorong ekonomi lokal dan ketahanan pangan,” katanya.
Lebih lanjut, Endin menegaskan, keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(Horas N)
