Jakarta Bina TV , – Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, kepuasan publik pada lima aspek penegakan hukum berada di titik terburuk sejak Oktober 2019.Hampir tidak ada yang berhasil memuaskan mayoritas publik. Singkatnya, dari lima aspek yang diukur, hanya satu yang mendapatkan skor kepuasan di atas 50 persen.
Padahal, secara longitudinal hal ini belum pernah terjadi selama tujuh kali pengukuran Litbang Kompas
Kelima aspek tersebut adalah penuntasan kasus hukum, menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum.
Kepuasan publik pada aspek penuntasan kasus hukum berada di angka 54,8 persen. Lalu, kepuasan publik pada penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau HAM sebesar 45,8 persen.
Dibandingkan dengan pengukuran pada Juni 2022, aspek kesamaan di mata hukum turun 10 poin hingga berada di angka 45 persen.
Secara umum, tren kepuasan publik pada kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum juga mengalami penurunan enam persen.
Survei mengungkapkan, angka kepuasan publik saat ini ada di angka 51,5 persen, sedangkan pada survei yang sama Juni 2022 di tingkat 57,5 persen
Serangkaian kasus besar terkait penegakan hukum selama tiga bulan terakhir, ditambah dengan persoalan laten yang tidak kunjung selesai mengikis apresiasi public. Diketahui jajak pendapat menggunakan metode wawancara langsung. Responden dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error lebih kurang 2,8 persen.
