Bina TV, Jakarta, 18 Juni 2025 – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sepakat menginisiasi kerja sama strategis untuk menjawab persoalan kebangsaan, termasuk diskriminasi pendirian rumah ibadah dan krisis lingkungan di Sumatera.
Komitmen ini disampaikan usai pertemuan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dengan Ephorus HKBP, Pendeta Victor Tinambunan, di Kantor PBNU Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Poin-Poin Kesepakatan:
1. Perjanjian Resmi: Kedua pihak segera membahas draf perjanjian kerja sama formal antara NU dan HKBP. “Insya Allah… kami akan segera diskusikan upaya membuat kesepakatan kerja sama,” tegas Gus Yahya.
2. Agama sebagai Solusi: Gus Yahya menekankan peran agama harus menjadi bagian dari solusi masalah bangsa, bukan sumber konflik. Ia menyoroti isu diskriminasi rumah ibadah dan konflik sosial berbasis agama yang masih kerap terjadi.
3. Fokus Isu Nasional: Kerja sama akan menjangkau masalah nasional seperti kesulitan pembangunan rumah ibadah, krisis lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
4. Isu Lingkungan Prioritas: Victor Tinambunan secara khusus mengangkat kerusakan lingkungan di Sumatera akibat operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tapanuli. “HKBP menyerukan untuk menutup PT TPL,” tegasnya, menyebut perusahaan itu menyebabkan pencemaran berat Danau Toba (situs warisan dunia UNESCO) dan kerusakan ekosistem Tanah Batak yang lebih besar daripada manfaatnya.
5. Komitmen Bersama: HKBP menyatakan kesiapan penuh mendukung agenda kolaboratif dengan NU demi menjaga kerukunan umat beragama dan kelestarian lingkungan.
Pertemuan ini menandai langkah konkret dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia (NU mewakili masyarakat Muslim, HKBP mewakili masyarakat Kristen Protestan, khususnya Batak) untuk bersama-sama mengatasi tantangan kebangsaan melalui pendekatan dialog dan kolaborasi lintas iman. (JM)
