BINATV.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima kehadiran Togu Simorangkir perwakilan dari Tim 11 dari warga Sumatera Utara yang melakukan aksi jalan kaki selama 44 hari dari kawasan Danau Toba menuju Jakarta. Warga Sumut tersebut menuntut agar Jokowi menutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL).
Mereka yang menyebut sebagai TIM 11 ini menyatakan keberadaan PT. TPL selama lebih dari tiga dekade telah merusak lingkungan dan menyusahkan kehidupan masyarakat adat setempat.
“Setelah menunggu selama sembilan hari di Jakarta, hari ini kami bertemu Bapak presiden. Bapak presiden tadi sempat terkejut bahwa ada aktivitas perusak lingkungan, yang dipikir beliau itu milik rakyat, ternyata milik perusahaan. Khususnya di perairan Danau Toba, yang keramba jaring apung,” ujar Togu Simorangkir, perwakilan dari TIM 11 usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2021.
Menurut Togu, Presiden Jokowi menyebut cukup sulit memenuhi tuntutan masyarakat untuk menutup PT. TPL. “Beliau (Jokowi) mengatakan, pada prinsipnya, kalau untuk menutup TPL itu katanya agak sulit, karena memang akan ada hal-hal yang perlu dipelajari,” ujarnya.
Kendati demikian, Togu berharap Jokowi tetap mempertimbangkan untuk menutup PT. TPL setelah membaca dokumen setebal 69 halaman yang telah diserahkannya. “Di dalam dokumen itu kami jelaskan alasan aktivitas PT. TPL jadi sumber bencana bagi masyarakat sekitar kaldera Toba, 30 tahun dosa PT. TPL ada di dalamnya,” tuturnya. “Semoga presiden di waktu senggang bisa membaca nanti”.
TIM 11 ini menempuh perjalanan sejauh lebih 1.700 kilometer dari Makam Sisingamangaraja XII di Toba Samosir ke Jakarta sejak 14 Juni lalu. TIM 11 tiba di Jakarta pada Selasa, 27 Juli 2021 atau setelah berjalan selama 44 hari. Perwakilan diterima Jokowi setelah menunggu selama sembilan hari.
Pada kesempatan pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjanjikan akan menjadwalkan waktunya untuk langsung datang ke Kawasan Danau Toba untuk menanam langsung lahan yang rusak sekitar bulan Nopember atau Desember tahun 2021 ini dan akan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah adat yang telah berlangsung lama. (red)
