Bekasi

Terkait Rotasi,Mutasi & Open Bidding Pejabat Kab.Bekasi,BMI kab. Bekasi Gugat Pj Bupati Bekasi

×

Terkait Rotasi,Mutasi & Open Bidding Pejabat Kab.Bekasi,BMI kab. Bekasi Gugat Pj Bupati Bekasi

Sebarkan artikel ini

Bekasi Bina TV, – Banteng Muda Indonesia Kabupaten Bekasi telah menggugat Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan atas Perbuatan Melanggar Hukum.

Sidang gugatan terhadap Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan tentang perkara perbuatan melawan hukum telah di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Kabupaten Bekasi, 27 April 2023.

Namun, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan selaku tergugat tidak hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Cikarang tersebut.

“Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan di gugat ke Pengadilan Negri (PN) Cikarang dengan Nomor Perkara: 76/pdt.6/2023/PN Ckr,” ujar Naufal Al Rasyid dari LBH Fraksi 98 selaku Pengacara dari Banteng Muda Indonesia Kabupaten Bekasi usai sidang, Kamis (27/4/2023) sore.

Disampaikan oleh Naufal Al Rasyid dari LBH Fraksi 98 bahwa Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan beserta tergugat lainnya tidak hadir dalam sidang pertama terkait perkara dugaan melawan hukum soal promosi jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi yang digelar di Pengadilan Negeri Cikarang.

“Para Tergugat tidak ada yang hadir di Sidang Lanjutan di PN Cikarang. Salah satunya yang tergugat Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan,” kata Naufal Al Rasyid.

Naufal berharap Para Tergugat harus koperatif mengikuti persidangan jangan banyak alasan untuk tidak menghadiri persidangan.

Naufal menilai bahwa Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pengangkatan dan pelantikan Pimpinan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Pengangkatan dan pelantikan Pimpinan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dilakukan beberapa pekan yang lalu dianggap telah melawan hukum,” jelasnya.

Pasalnya, lanjut Naufal, bahwa pertimbangan teknis pengangkatan, pemindahan, dan promosi pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melampaui waktu berlakunya pertimbangan teknis yang seharusnya sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 9 Maret 2023.

Sedangkan SK Pj Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023.

“Adapun tuntutan penggugat dalam Petitumnya menyampaikan bahwa tergugat III Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan untuk mencabut dan menyatakan SK Pj. Bupati Bekasi Nomor KP.03.03/Kep.320-BKPSDM/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat,” pungkas Naufal. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *