Bina TV, – Ungkapan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil yang mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan disesalkan politisi PPP Arsul Sani. Ia mengatakan, pernyataan itu sulit dipahami karena diucapkan seorang kepala daerah.
“Saya mau menyampaikan demikian, kalau itu yang menyampaikan masyarakat, warga, kita bisa memaklumi, tetapi kalau yang menyampaikan kepala daerah, kita agak sulit memahami. Itu kenapa? Karena kepala daerah itu punya saluran-saluran resmi, mulai dari DPRD, bisa ke gubernur, ke Menteri Dalam Negeri, itu saluran-salurannya ada,” ucap Arsul Sani.
Selain itu,Bupati Kepulauan Meranti juga menyiasati keluar dari NKRI, akan bergabung dengan negara lain bilasoal pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak di wilayahnya tidak segera diselesaikan.
“Jadi saran saya, kalau dia itu jadi pejabat publik, pejabat daerah harus bisa membedakan diri dengan seorang demonstran. Kalau demonstran, pengunjuk rasa, mau neriakin apa saja boleh. Tapi kalau dia pejabat publik, kayak kepala daerah gitu kan, ya tidak bisa kita hanya mengatakan demikian ya. tanpa dia terlebih dahulu mengupayakan jalur-jalur resmi untuk mendapatkan haknya, yakni dana bagi hasil,” terang Arsul Sani.
Arsul Sani menuturkan Adil tak seharusnya marah hingga memaki untuk menyampaikan protesnya soal pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak di wilayahnya tersebut. Menurutnya, cara itu tidak efektif.
“Kalau dia dengan caranya begitu, ya nanti kan malah saya kira tidak akan efektif untuk mendapatkan, jadi untuk mendapatkan itu bukan dengan cara marah-marah dan kemudian maki-maki. Katakanlah ya pejabat lainnya termasuk yang ada di pusat, ya gunakan saja begitu lho, disampaikan saja secara terbuka gitu, tapi nggak usah pakai marah-marah,”tegas Arsul Sani.
Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil menuai kontroversi karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis atau setan. Tak hanya itu, dia juga berencana menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemarahan Bupati Kepulauan Meranti terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) yang dianggap tak sesuai. Amarahnya itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis 8 Desember 2022 lalu.
Bupati Kepulauan Meranti secara khusus menyampaikan aspirasinya untuk anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam acara tersebut, yakni Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Luky Alfirman.
Dalam rapat itu, Bupati Meranti mempersoalkan dana bagi hasil (DBH) minyak. Ia juga mempersoalkan mengenai harga acuan minyak untuk perhitungan DBH. Pernyataan pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan muncul ketika ia merasa kesulitan mendapatkan kejelasan dari Kementerian Keuangan.
“Kemarin waktu Zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100/barel,” katanya.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ucap Bupati Kepulauan Meranti.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia juga mengingatkan Bupati Kepulauan Meranti M Adil soal etika jabatan. Menurutnya, amarah atau makian tak akan membawa perubahan soal dana bagi hasil (DBH) migas untuk Kepulauan Meranti.Saya kira kan bupati, atau kepala daerah, atau menteri, atau semua anggota DPR itu kan pejabat publik. Yang juga saya kira harus menunjukkan etika jabatannya.
