Bina TV – Tapanuli Tengah – Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) terpilih dari PDI Perjuangan (PDIP), membuat gebrakan dengan memberhentikan tiga kepala dinas di jajarannya akibat terlibat praktik pungutan liar (pungli). Langkah ini diambil tak lama setelah pelantikannya, sebagai bentuk komitmennya menciptakan pemerintahan yang profesional dan transparan.
Tiga Pejabat Dicopot, Ini Dasar Pertimbangannya
Ketiga pejabat yang dicopot adalah:
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Pemecatan ini berdasarkan laporan Inspektorat Tapteng yang menemukan pelanggaran dalam proses rekrutmen tenaga honorer. Meski Permendagri telah melarang penerimaan honorer baru, dinas-dinas tersebut masih melakukan rekrutmen sembari memungut biaya ilegal dari peserta. “Kami berikan sanksi tegas sesuai tingkat kesalahan,” tegas Masinton dalam wawancara dengan wartawan usai acara buka puasa bersama DPD PDIP Sumut di Hotel Grand Mercure, Medan, Sabtu (15/3/2025).
Komitmen Pemerintahan Profesional
Masinton menegaskan, langkah ini bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. “Kami ingin semua perangkat daerah bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik koruptif,” ujarnya. Meski belum merinci identitas pejabat atau nominal pungli yang terlibat, ia memastikan pemeriksaan Inspektorat akan terus berlanjut untuk mengusut tuntas kasus ini.
Rekam Jejak dan Kemenangan Pilkada 2024
Masinton, yang berpasangan dengan Wakil Bupati Mahmud Efendi, memenangi Pilkada Tapteng 2024 dengan mengusung janji pemberantasan korupsi dan peningkatan kesejahteraan. Sebelumnya, ia dikenal sebagai politisi PDIP yang vokal menyuarakan reformasi birokrasi. Kemenangannya mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap agenda perubahan yang diusungnya.
Respons Publik dan Langkah Ke Depan
Kebijakan tegas Masinton ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan, meski sebagian meminta transparansi lebih lanjut terkait proses hukum para pejabat terdakwa. Ke depan, Bupati berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD dan memperkuat sistem pengawasan internal.
“Ini baru awal. Kami tak akan berhenti sampai Tapteng benar-benar bersih dari praktik menyimpang,” pungkasnya.
