Yogyakarta Bina TV, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi di Yogyakarta, Minggu (13/3/2022). Presiden masuk ke sejumlah swalayan dan pasar tradisional untuk memantau langsung minyak goreng. Pengecekan pertama dilakukan di sebuah minimarket yang berada di Jalan Pasar Kembang, Yogyakarta pada pukul 09.05 WIB.
Begitu masuk, presiden langsung menuju ke tempat minyak goreng. Namun saat itu stok minyak goreng dalam kondisi kosong.“Sejak kapan tidak ada?” tanya Presiden.
“Baru tadi pagi Pak. Kalau yang dua literan itu Rp28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp14.000,” ucap penjaga minimarket. Tak hanya menanyakan harga, Presiden juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut.“Tapi datang lagi kapan?” tanya Presiden dan dijawab tidak pasti.
Selain mengunjungi toko swalayan, Presiden juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Presiden menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp14.000 per liter hingga Rp20.000 per liter.
Tingginya harga minyak goreng, tidak menjamin ketersediaan adanya stok.“Barang ada, tapi mahal ya,” ucap Presiden
Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke pedagang maupun toko swalayan. Presiden tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim.“Ya gak mesti Pak, bisa tiga hari sekali,” ucap salah satu pedagang yang ditemui Presiden.
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut bahwa pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng.”Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini,” ujar Pramono.
Pramono mengatakan, presiden akan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah terkait minyak goreng tersebut. Hal itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama dan akan dibahas setelah acara Ibu kota negara (IKN). “Pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri,” katanya.
