Bali,Bina TV, – Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing bersama dengan KPw BI Sibolga ikuti Diskusi Hasil Presidensi G20 Indonesia 2022 yang digelar selama dua hari 7-8 Desember 2022 di Intercontinental Bali Resort.
Adapun Akademisi dari Wilayah Kerja KPw Sibolga yang ikut serta dalam Diskusi Hasil Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu Indra Hartarto Tambunan, ST, MS, PhD selaku Dekan Fakultas Informatika dan Teknik Elektro Institut Teknologi DEL, Rudianto Bidarlis dari KPw BI Sibolga, dan Ketua PWI Sibolga-Tapanuli Tengah Sahat Jason Gultom.
Tujuan dari Diskusi Presidensi G20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ialah dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat mengenai berbagai capaian pada Presidensi G20 Indonesia.
“Masing-masing KPw se- Indonesia mengirim perwakilan yang terdiri dari Pemerintahan, Akademisi, Media, dan dari KPw,” kata Rudianto Bidarlis Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Sibolga, di sela-sela kegiatan, Rabu (7/12/2022).
kehadiran masing-masing perwakilan dalam Diskusi tersebut untuk mengetahui dan melihat langsung apa dampak dari suksesnya G20 yang sudah selesai digelar di Bali.Dan diharapkan, hasil itu dapat diterapkan di daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.
“Diskusi ini sangat luar biasa, karena para pembicaranya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan usai diskusi akan dilanjutkan dengan meninjau tempat-tempat atau sektor-sektor yang berhasil dikembangkan di Bali dari hasil G20 kemarin,” terangnya.
Kami dari KPw BI Sibolga sangat berharap ada hasil yang dapat kita terapkan nanti di wilayah kerja KPw Sibolga dari hasil diskusi ini. Atas dasar itulah BI mengundang Akademisi, Pemerintah Daerah untuk mengkaji sektor mana yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dan hasilnya akan dipublikasikan oleh media,”Jelasnya
Untuk sesi pertama Hasil Presidensi G20 ini diisi tiga pembicara yaitu; Iis Savitri Hafid dari Bank Indonesia, Dian Lestari dari Kementerian Keuangan RI, dan Muhammad Hadianto dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.(Red)
